Penanggulangan banjir

PENANGGULANGAN BANJIR DENGAN DANA PENGERUKAN SUNGAI TERTAHAN

Rencana Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk mengeruk 13 sungai utama pada bulan Januari ini terganjal aturan pengucuran dana. Dana pinjaman dari bank Dunia sebesar 150 Juta Dollar AS masih tertahan di pemerintah pusat sehingga proyek penanggulangan banjir belum dapat di mulai.

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo mengatakan, dana sekitar Rp 1,5 triliun itu sudah dikucurkan Bank Dunia ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Namun, dana itu belum dapat di salurkan ke Pemprov DKI karena belum diterbitkan peraturan pemerintah yang mengatur mekanisme penyaluran dana dari pusat ke daerah.

“ Sebagian dana itu harus di salurkan sebagai penerusan pinjaman dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sebagian lainnya di salurkan sebagai hibah. Tanpa peraturan pemerintah yang khusus mengatur hal itu, dana pengerukan belum dapat di cairkan,”kata Fauzi Bowo.

Sebanyak 42 persen dana pinjaman akan ditanggung Pemprov DKI Jakarta sebagai utang. Sisanya sebesar 58 persen akan ditanggung oleh pemerintah pusat karena sungai yang melintas antarpropinsi di luar Jakarta leih panjang daripada yang di Jakarta.

Kesepakatan pinjaman itu sudah dilakukan sejak pada tahun 2008, tetapi belum mengucur ke DKI sampai sekarang. Target awal pengerukan dilakukan pada bulan mei, mundur menjadi agustus, kini molor lagi sampai waktu yang belum ditentukan. Jakarta memiliki 13 sungai utama yang tidak pernah dikeruk secara menyeluruh sejak 30 tahun lalu. Sungai-sungai itu mengalami pendangkalan parah dan penyusutan daya tampung air sehingga mudah meluap saat puncak musim hujan.

Dana APBD

Sementara itu, pengerukan 19 anak sungai dan saluran air yang akan dibiayai dengan APBD juga belum dapat di mulai pada bulan ini. Kepala Dinas pekerjaan Umum DKI Budi Widiantoro mengatakan, saat ini proyek pengerukan masih dalam tahap lelang. Surat penawaran harga dari kontraktor peserta lelang di buka pada 5 agustus dan pengumuman pemenang pada akhir agustus. Pengerukan anak sungai baru dapat di kerjakan Desember dan selesai pertengahan Januari.

Pemprov DKI mengalokasikan Rp 195 miliar untuk pengerukan kali, Rp 51 miliar untuk pembebasan lahan bagi normalisasi kali, dan Rp 31 miliar untuk normalisasi kali. Dana itu sudah teranggarkan sejak awal tahun, tetapi baru di lelang pada pertengahan tahun.

Budi mengatakan, saat ini pihaknya sedang mengeruk kali Mati dan Kali Pademangan dengan kapal keruk hibah dari belanda. Pengerukan ini dilakukan secara swakelola oleh dinas PU.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Dani Anwar mengatakan, proyek pengerukan kali seharusnya sudah dilelang awal tahun dan pengerukan dilakukan pada musim kemarau. Pengerukan sungai dinilai tidak akan efektif saat musim hujan.

Soal Bank Dunia, pihaknya menyarankan agar Pemprov DKI aktif melobi pemerintah Pusat. “Jangan hanya menunggu, Pemprov harus terus melobi sampai dana cair,” kata Dani.

REFERENSI : KOMPAS